SINGAPARNA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tasikmalaya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa (09/06/2026). Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 1 Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini digelar guna membahas evaluasi program kerja, penguatan penegakan Peraturan Daerah (Perda), serta koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan Komisi 1 DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan, serta dihadiri oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya beserta para Kepala Bidang dan jajaran struktural lainnya.
Dalam agenda RDP kali ini, Satpol PP memaparkan laporan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai tantangan penegakan regulasi di lapangan. Fokus utama pembahasan mengarah pada optimalisasi penertiban media luar ruang ilegal, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga peningkatan sarana prasarana penunjang personil dinas demi memaksimalkan pelayanan trantibum bagi masyarakat.
Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi kinerja yang telah ditunjukkan oleh Satpol PP sebagai garda terdepan penegak Perda. Namun, legislatif juga memberikan sejumlah catatan kritis agar Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan humanis namun tetap tegas dalam melakukan penertiban di lapangan. DPRD juga berkomitmen untuk mengawal pemenuhan kebutuhan anggaran operasional Satpol PP agar fungsi pengawasan wilayah berjalan optimal.
"Rapat dengar pendapat ini sangat penting sebagai fungsi pengawasan legislatif. Kami ingin memastikan bahwa penegakan aturan di Kabupaten Tasikmalaya berjalan lurus demi kenyamanan warga, sekaligus memastikan hak operasional anggota Satpol PP, termasuk perlindungan kerja lapangan, mendapat dukungan yang layak," ungkap perwakilan pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya di akhir rapat.
Pertemuan lintas instansi ini diakhiri dengan kesepakatan untuk menyusun linimasa evaluasi berkala dan mempererat koordinasi guna memastikan setiap program penegakan Perda berjalan secara transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi iklim daerah yang kondusif. ***SATPOL PP***
Tag:
Berita Terbaru
